Sinyo: Himaju Pemerintahan Terpilih, Jangan Ulangi Kesalahan Pendahulu

Sinyo Bawintil.

FISPOL, ACTA DIURNA – Pelaksanaan pesta demokrasi di lingkup mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fispol) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang tidak lama lagi akan segera diselenggarakan, memacu animo tersendiri bagi kalangan mahasiswa di jurusan tersebut. Iven ini juga telah lama dinanti dan menjadi perbincangan sejumlah faksi mahasiswa yang ada di Kampus Gotong-Royong itu. 

Kepada ACTA DIURNA, salah satu tokoh mahasiswa di Jurusan Pemerintahan, Sinyo Bawintil, mendambakan kepengurusan baru dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemerintahan (Himapem) tidak lagi mengulangi segala kesalahan dan kekurangan yang pernah dilakukan pengurus terdahulu. 

“Pesan saya terhadap Himaju Pemerintahan yang akan dinahkodai ketua terpilih nantinya, agar tidak ada lagi miskomunikasi dan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Dan kiranya di kemudian hari kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat tersebut, dari kepengurusan terpilih bisa menutupi hal-hal yang sedemikian rupa. Agar, kedepannya tidak ada lagi miskomunikasi dan tidak ada percekcokan antara satu dengan yang lain seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” tuturnya saat diwawancara pada Kamis (5/9/2019) di Fispol.

“Satu lagi, seluruh kepengurusan yang nantinya akan dibentuk oleh teman-teman yang terpilih di kepengurusan baru, semoga itu bisa berjalan dengan bekerja sama dan mampu bergotong royong. Agar bisa menciptakan fakultas, terlebih khusus jurusan yang mampu menciptakan kader-kader penerus bangsa yang progresif dan revolusioner,” tambah Sinyo.

Selain itu, Sinyo juga mengomentari terobosan yang diterapkan dalam mekanisme dan sistematis pemilihan Himapem dan tengah berlangsung. “Proses pemilihan telah masuk pada pembentukan KPUM dan Panwas. Saya berharap mereka mampu menjalankan tugas sesuai dengan regulasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), yang telah disepakati bersama oleh seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan. Supaya kedepan pelaksanaannya berjalan normatif dan objektif, juga tidak ada yang saling dirugikan,” tanggapnya. 

“Diketahui proses rekrutmen KPUM dan Panwas melibatkan pihak dosen. Ini satu awal yang baru bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan, karena yang diukur hari ini sebagai mahasiswa adalah kapasitas intelektual, perilaku, sikap dan kepribadian untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga cara yang diukur adalah kapasitas dan kapabilitas dari seorang pemimpin itu sendiri,” sambung Sinyo. 

Sinyo menilai keterlibatan pihak dosen dalam salah satu tahapan teknis pada Pemilihan Himapem 2019 akan menjadi nilai tambah yang positif bagi pelaksanaan kontestasi kali ini. Bukannya menjadi belenggu dan berpotensi mengintervensi pergerakan panitia penyelenggara, melainkan dapat meningkatkan kualitas kontestasi melalui sumbangsih keilmuan dan pengalaman berdemokrasi yang mereka miliki dari dunia profesional. Kecenderungan adanya penilaian yang subjektif dari panitia mahasiswa terhadap salah satu pasangan calon pun dapat diminimalisir dengan keterlibatan unsur tenaga pengajar tersebut. 

“Ini satu langkah yang luar biasa dari Plt dalam menjalankan tugas untuk proses pemilihan. Karena melibatkan pihak dosen, sehingga ada proses seleksi yang sebagai mana mestinya dilakukan disini. Kapasitas intelektual dan gaya kepemimpinan para mahasiswa yang telah diseleksi dapat diukur oleh dosen yang sudah berpengalaman dalam proses Pemilu, seperti halnya dalam proses penyelenggara di KPU dan Bawaslu yang juga melibatkan dosen-dosen yang sudah malang melintang di wilayah demokrasi Indonesia. Terlebih khusus di Sulawesi Utara,” ungkapnya. 

“Dan ini langkah yang luar biasa dari Plt dalam menjalin koordinasi. Sehingga apa yang diharapkan mahasiswa Ilmu Pemerintahan, yakni ada pihak dosen yang terlibat merupakan hal yang luar biasa. Dan kedepannya, semoga mekanisme proses rekrutmen KPUM dan Panwas yang seperti ini bisa terus dilakukan dengan sama. Karena ini merupakan awal yang baru untuk proses seleksi dan sebagainya,” tandas mahasiswa tingkat akhir itu. 

Di sisi lain, Demisioner Ketua Himapem Fispol periode kepengurusan 2017-2018, Revaldy Sumangando, menyisipkan klarifikasi mengenai isu dua periode yang sempat menderanya dan menjadi perundingan hangat di internal mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan. 

“Memang sempat ada kelewatan SK, karena kami juga diberi amanah dari pimpinan jurusan. Di mana Jurusan Ilmu Pemerintahan sedang berkembang baik dalam kegiatan, karena itu pimpinan jurusan memberikan kami tanggungjawab. Otomatis kami juga sempat menjelaskan jika SK kami sudah habis, tapi kepala jurusan mengatakan bisa lanjut. Dengan catatan, nanti berkomunikasi dengan baik pada pengurus baru dengan Plt yang sudah dibentuk,” jelas mahasiswa yang akrab disapa Aldy itu. 

“Mengklarifikasi masalah sebelumnya, mungkin juga ada miskomunikasi dan juga ada beberapa faktor yang lain belum tahu sehingga beredar isu-isu ini. Tapi ini sudah biasa, bukan hal yang lumrah bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik apalagi Jurusan Ilmu Pemerintahan. Ini merupakan ajang yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa,” terang Aldy ketika ditemui pewarta ACTA DIURNA di Fispol, Selasa (3/9/2019). 

Untuk informasi lengkap mengenai mekanisme dan tahapan pemilihan Himapem 2019, dapat mengunjungi laman berita berikut ini: https://persmahasiswaactadiurna.blogspot.com/2019/09/kpum-panwas-pemilihan-himapem-fispol.html (Redaksi) 

Peliput: Mineshia Lesawengen
Editor: Rezky Kumaat