ACTA DIURNA, Fispol - Setelah beberapa bulan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemerintahan (Himapem) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fispol) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) vakum tanpa kepengurusan, kini mahasiswa dikagetkan dengan munculnya surat pemberitahuan tentang pergantian kepengurusan Himapem periode selanjutnya.
Dalam surat yang diedarkan tanggal 24 Maret tersebut, tertulis bahwa Pimpinan Jurusan Ilmu Pemerintahan akan menunjuk pengurus baru Himapem tahun 2021-2022 dengan tanpa proses pemilihan langsung oleh mahasiswa dengan alasan karena adanya pandemi Covid-19.
Menanggapi hal ini, Martin Maringka selaku Ketua Himapem periode 2019-2020 mengatakan, putusan yang diambil oleh Pimpinan Jurusan Pemerintahan adalah langkah yang tepat mengingat situasi pandemi yang belum menentu saat ini untuk diadakan pemilihan langsung seperti sebelumnya.
"Saya pikir ini adalah keputusan pimpinan jurusan yang bijak, dengan melihat situasi pandemi Covid-19 sampai saat ini yang belum memungkinkan untuk melakukan proses pemilihan secara langsung seperti yang biasanya dilakukan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Himaju Pemerintahan Fispol Unsrat," tuturnya.
Menurutnya, persoalan politik dikesampingkan dahulu dan mengedepankan hal-hal yang substansi karena saat ini begitu banyak persoalan mahasiswa yang harus diadvokasi, sehingga sangat dibutuhkan peranan dari Himaju Pemerintahan.
"Sebagai medium panampung aspirasi mahasiswa dan eksekutor segala macam problem di Jurusan Pemerintahan. Di sisi lain, aktivitas akademik dan pergerakan di dalam ruang-ruang organisasi terhenti, maka saat ini peranan Himaju Pemerintahan sangat urgensi," jelasnya.
Sebaliknya, seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan berinisial L.K. mengemukakan bahwa pergantian pengurus Himapem periode 2021-2022 sangat tidak demokratis karena hanya akan ditunjuk oleh pimpinan jurusan dan tidak ada partisipasi pemilihan mahasiswa.
"Untuk pemilihan pengurus Himaju yang akan ditunjuk oleh pimpinan jurusan, menurut saya itu sangat tidak demokratis, karena untuk apa kita Jurusan Ilmu Pemerintahan tapi tidak melaksanakan pemilihan, itu yang pertama," ungkapnya.
Ia menambahkan, meskipun dengan alasan pandemi seharusnya kita bisa menggunakan teknologi untuk mempermudah mahasiswa dari berbagai wilayah dalam mengikuti pemilihan pengurus Himaju Pemerintahan yang baru.
"Kalaupun karena masa pandemi, apalagi era 4.0 semua serba digitalisasi kenapa tidak kita menggunakan teknologi yang ada seperti aplikasi zoom, google meet, dan lain sebagainya. Kalau karena alasan pandemi terus tidak dilaksanakan pemilihan pengurus Himaju, menurut saya itu alasan yang kurang tepat," tandasnya.
(Brien Raintung)
Comments
Post a Comment