(Foto : Kanan - Dr Ferry Daud Liando, S.IP, M.Si)
MANADO, Acta Diurna - Dr. Ferry Daud Liando, S.IP, M.Si menegaskan perlu adanya pengawalan terhadap pembahasan APBD 2020. Terutama di daerah yang kepala daerahnya berpotensi sebagai petahana atau hendak mencalonkan diri lagi.
"Keadaan yang sering terjadi biasanya pos-pos bantuan sosial dinaikan tinggi. Ada Potensi penggunaan bansos yang bersumber dari APBD untuk popularitas calon," jelas Dr. Liando saat diskusi dengan tema “Publik dan Media Mengawal APBD 2020” yang digelar oleh Konsorsium Tata Kelola Pemilu dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado, pada Selasa, (12/11/2019).
Liando menilai ada semacam "kewajiban" dari masing-masing kepala perangkat daerah agar mencantumkan program-program khusus yang bisa menguntungkan calon. Pembahasan RAPBD tak hanya dimanfaatkan pihak eksekutif, sebagian anggota DPRD rawan memaksakan kepentingannya dalam pos-pos APBD.
"Seperti menitip proyek atau kegiatan-kegiatan di masing-masing dinas atau badan, atau penambahan pos-pos perjalanan dinas, terkadang pihak eksekutif tidak keberatan dengan permintaan-permintaan itu namun kompensasinya DPRD tidak boleh mengutak-atik usulan dari eksekutif," lugas Kajur Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat tersebut.
Liando mengatakan APBD yang ideal bukan hanya dilihat dari kewajaran pembiayaan dalam setiap program dan kegiatan Pemerintah, menurut pakar politik ini APBD yang efektif adalah setiap anggaran yang digunakan memberikan dampak pada kepentingan publik atau tidak.
"Sangat keliru jika menilai pretasi dinas atau badan jika hanya diukur dari persentasi serapan anggaran. Semakin tinggi serapan anggaran maka dinas atau badan di nilai berhasil dan berkinerja bagus. Padahal tidak semua anggaran yang terserap itu memberikan dampak pada kepentingan masyarakat," tegas Liando.
"Terlalu banyak kegiatan-kegiatan daerah yang sifanya cermonial, rutinitas, pagelaran-pagelaran, asosiasi-asosiasi. Tapi dampak untuk publik tidak ada," tambahnya.
Kemudian, dia juga mengatakan kegiatan-kegiatan asosiasi kepala daerah di luar daerah tidak memberikan dampak signifikan. Yang diundang kepala daerahnya tapi yang di boyong adalah para pejabat eselon 2 dan 3 dan keluarganya. Ini berimbas pada anggaran yaitu biaya tiket, akomodasi, konsumsi dan pembiayaan lain. Kegiatan resmi di lokasi hanya satu jam, sisanya belanja dan ke lokasi hiburan.
Menurutnya kegiatan festival dan pagelaran kerap dimanfaatkan para pejabat melakukan perjalanan dinas sampai ke Luar negeri dengan alasan sosialisasi. Liando menilai kegiatan Reses oleh DPRD sama sekali tidak memberikan manfaat. Terkesan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya manipulatif.
"Cetak baliho, cari 10 orang, anggota DPRD pegang mike lalu di foto, setelah itu acaranya selesai. Banyak anggota DPRD yang memiliki kepintaran yang luar biasa. Namun dalam keadaan tertentu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sebab ketidaktahuan ini menjadi akal-akalan atau alasan agar bisa konsultasi ke pusat," katanya.
Baginya perdebatan apakah yang benar tanda titik atau koma dalam sebuah kalimat, tidak perlu harus pukulan DPRD dan staf menggunakan SPPD ke Jakarta, "Sebab aplikasi WhatsApp bisa efektif untuk konsultasi," ujarnya.
Sebagai ahli tata kelola kepemiluan, Ferry Liando meyakini para wakil rakyat hasil kontestasi politik 2019 memiliki kapabilitas yang baik sehingga pembahasan RAPBD 2020 lebih transparan dan berdampak pada masyarakat.
"Saya yakin DPRD hasil pemilu 2019 kualitasnya akan lebih baik sehingga dalam pembahasan RAPBD 2020 akan terbuka kepasa masyarakat dan media. Prinsip penyusunan APBD adalah transparan, logis dan berdampak pada kepentingan publik," tutup peneliti kepemiluan Unsrat tersebut. (Mineshia)
Comments
Post a Comment