Pimpinan Ormawa Unsrat Dialog dengan Wakil Ketua MPR RI

Pimpinan ormawa Unsrat bersama E. E. Mangindaan.

MANADO, ACTA DIURNA – Sebagai bagian dari masyarakat Sulawesi Utara, sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengambil bagian untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada anggota DPR RI Dapil Sulut yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, yaitu Letjen TNI (Purn) E. E. Mangindaan, SIP, dalam kegiatan Sosialisasi dengan Tokoh Masyarakat (Tomas) di Warong Kobong, Manado, Jumat (2/8/2019).

Untuk mengevaluasi sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan merancangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang lebih baik nantinya, perwakilan civitas akademika Unsrat memberikan masukan, tanggapan, dan solusi mereka yang niscaya diharapkan bisa membenahi segala bentuk pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia kedepannya.

Argumentasi yang pertama dikemukakan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fispol Unsrat, Herald Balirante. "Saya lebih bersepakat kalau pemilihan itu di kembalikan pada DPR. Karena pada dasarnya prinsip demokrasi yang dianut Indonesia adalah sosio-demokrasi atau demokrasi kerakyatan yang mengutamakan permusyawaratan untuk mufakat," ujarnya.

"Kalau dikembalikan kepada masyarakat langsung, yang memilih itu bukan lagi demokrasi pancasila, tapi itu adalah demokrasi liberal. Belum lagi konflik horizontal yang akan terjadi jika dilakukan pemilihan langsung," tambah Herald.

Selanjutnya, lanjut Herald, pola rekrutmen partai di Pemilu 2019 juga perlu dikritisi. Seharusnya setiap partai harus memperkuat dan memperketat fungsi rekrutmen partai. Fungsi rekrutmen tidak boleh sembarangan dilakukan apalagi sampai mengesampingkan kaderisasi. Jika kaderisasi dalam partai berjalan dengan baik, sangat lebih memungkinkan jika pemilihan dilaksanakan oleh DPR. Dengan kapasitas dan kapabilitas mereka, saya yakin musyawarah akan berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat, pungkas Herald.

Pandangan selanjutnya dipaparkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fispol, Renaldo Garedja. "Saya mempersoalkan tentang proses rekrutmen partai politik pada saat ini. Kita telah melihat banyak kader partai yang kurang diusung oleh partai mereka sendiri, melainkan orang yang bukan kader. Disini saya menyoroti bahwa proses rekrutmen pada Pemilu 2019 tidak lagi melihat kualitas, melainkan kuantitas. Partai mencalonkan orang-orang yang dekat secara emosional dan mereka yang dinilai punya elektabilitas, meskipun latar belakang pendidikan mereka kurang mumpuni atau mereka hanya berprofesi sebagai tukang ojek, tukang bentor dan sebagainya," ucapnya.

"Saya kira ini sangat tidak berkompeten ketika nantinya mereka setelah terpilih akan diperhadapkan dengan tugas untuk mengeksekusi sebuah kebijakan untuk masyarakat luas. Terlebih lagi ketika mereka akan memilih kepala daerah nantinya di 2020. Saat dikembalikan kepada rakyat untuk memilih kepala daerah, disini saya tidak mau mengucilkan kedaulatan rakyat, tapi disini partai politik juga menjadi instrumen politik dan sebagai konsensus dalam penanganan konflik kepada masyarakat itu sendiri. Ketika terjadi konflik horizontal partai politiklah yang harus turun tangan," lugas Renaldo.

Selain itu, Renaldo juga mengatakan, "Kenapa saya mengambil statement seperti itu karena ketika nanti ada calon-calon yang tidak berkompeten menduduki kursi dewan, bagaimana dia akan melakukan analisis kebijakan sedangkan latar belakang pendidikannya mungkin hanya lulusan SD (Sekolah Dasar, red). Yang kemudian direktrut oleh partai politik. Lalu, bagaimana nanti dia merumuskan suatu kebijakan yang membahas persoalan mendasar pada masyarakat. Jadi ketika proses rekrutmennya tidak baik, tentu output kebijakannya pun berpotensi tidak baik," tutup mahasiswa semester 7 Jurusan Pemerintahan Fispol itu.

Setiap poin pertanyaan maupun poin tanggapan yang disampaikan peserta kegiatan , semuanya mendapat respon yang lugas dari pemateri: E. E. Mangindaan dan Dr. Drs. Max Rembang, M.Si. Argumentasi yang dikembalikan pemantik sarat akan data akurat dan analisa yang mendalam berdasarkan fenomena-fenomena di lapangan.

Hasil sosialisasi ini nantinya akan dirangkum oleh E. E. Mangindaan untuk disuarakan dan diperjuangkan di pusat; apa output yang bisa peroleh dari aspirasi rakyat Bumi Nyiur Melambai ini.

Sosialisasi sendiri dimoderasikan oleh Dr. Melki Kumat, M.Si, selaku Staf Ahli MPR RI, E. E. Mangindaan. Sosialisasi diikuti sebanyak 55 orang peserta yang merupakan perwakilan dari beragam elemen masyarakat Sulut, seperti akademisi, tokoh masyarakat, cendekiawan, politikus dan sejumlah wakil rakyat di Kota Manado.

Para pimpinan ormawa yang berlatar belakang sebagai Plt. Ketua BEM Unsrat (Tommy Tompolumiu) beserta jajaran, Ketua DPM Fispol beserta jajaran, Ketua BEM Fispol beserta jajaran dan Pimpinan Umum Pers Mahasiswa Acta Diurna Fispol (Tiara Piri) beserta jajaran, mewakili unsur pelajar/mahasiswa di Sulut. (Redaksi)

Penulis: Rezky Kumaat